Jatger.blogspot.com

Senin, 17 Desember 2012

Jatger.blogspot.com

Link to informasi terbaru | berbagi cerita | coretan kehidupan

Pengumuman Tata cara tahapan SNMPTN 2013

Posted: 17 Dec 2012 07:46 AM PST

Pengumuman Tata cara tahapan SNMPTN 2013 - Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan Press Release Mengenai Launching SNMPTN 2013, Dimana di sebutkan dalam Press release tersebut mengenai berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan SNMPTN 2013, tata cara dan tahapan pendaftaran SNMPTN 2013, ketentuan syarat, biaya, program studi, jadwal SNMPTN 2013 serta termasuk Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)  yang akan segera dimulai 17 Desember 2012 sampai dengan 8 Februari 2013 dan akan disikan secara berkala di setiap semester. SNMPTN 2013 gratis biaya pendaftaran dan tidak dipungut biaya seperti tahun yang lalu. Press release dari Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 menjadi pengumuman resmi dibukanya pelaksanaan rangkaian SNMPTN 2013.

pengumuman SNMPTN 2013
Secara lengkap mengenai press release "Pengumuman Tata cara tahapan SNMPTN 2013" sesuai dengan Press release dari Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 adalah sebagai berikut


PANITIA PELAKSANA
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SNMPTN) TAHUN 2013
Sekretariat : Gd. CCAR Institut Teknologi Bandung Lt 4, Jl. Tamansari 64 – Bandung 40116
Telp / Fax 022 – 2530689

PRESS RELEASE
LAUNCHING SNMPTN 2013
Jakarta, 10 Desember 2012
A. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi dilakukan melalui seleksi secara nasional dan bentuk lain.

Berdasarkan hasil pertemuan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan bahwa seleksi secara nasional menjadi tanggung jawab pemerintah sedangkan seleksi bentuk lain menjadi tanggung jawab Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan/atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri masing-masing. Hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai evaluasi akhir terhadap kelulusan untuk semua jalur seleksi.

Sistem seleksi nasional adalah seleksi yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dalam bentuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). SNMPTN 2013 merupakan pola seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu. Biaya pelaksanaan SNMPTN 2013 ditanggung oleh Pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.

Sejalan dengan program Pemerintah tentang Bidikmisi, peserta dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi akademik tinggi dapat mengikuti seleksi melalui SNMPTN dan jika diterima di PTN akan mendapatkan beasiswa selama masa studi normal.

B. Nilai/ Value Pelaksanaan SNMPTN 2013
SNMPTN 2013 mengemban nilai/ value berikut ini:
  1. Membangun kebersamaan dan kepercayaan dengan sekolah dan antar PTN di seluruh Indonesia.
  2. merupakan bagian dari edukasi nasional untuk meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan kejujuran bagi generasi muda terdidik.
  3. mempertegas keberpihakan PTN kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademik tinggi.
  4. Merupakan wahana perekat bangsa dalam wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Tujuan
Tujuan SNMPTN adalah:
  1. Memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang berprestasi akademik tinggi untuk memperoleh pendidikan tinggi.
  2. Mendapatkan calon mahasiswa baru terbaik melalui seleksi siswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi di SMA/SMK/MA/MAK, termasuk Sekolah RI di luar negeri.
 D. Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, dan Persyaratan
1. Ketentuan Umum
  • SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya.
  • Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) merupakan basis data yang berisikan rekam jejak sekolah dan prestasi akademik siswanya.
  • Sekolah yang berhak mengikutsertakan siswanya dalam SNMPTN adalah sekolah yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan data sekolah dan prestasi siswa di PDSS.
  • Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
  • Siswa pelamar wajib membaca ketentuan yang berlaku pada masing-masing PTN di laman PTN yang dipilih.
2. Ketentuan Khusus
    Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah:
  • SMA/SMK/MA/MAK negeri maupun swasta, termasuk sekolah RI di luar negeri.
  • Telah mengisi PDSS.
  • Terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) 2013.
  • Persyaratan Pendaftaran
  • Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir yang mengikuti UN pada tahun 2013.
  • Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar pada PDSS.
  • Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah.
  • Memiliki prestasi akademik di sekolah pada semua semester.
 E. Tata Cara Mengikuti SNMPTN
Pada dasarnya semua siswa kelas terakhir yang mengikuti UN pada tahun 2013 berhak mengikuti
SNMPTN. Untuk mengikuti SNMPTN, harus melalui 2 (dua) tahap yaitu pengisian PDSS dan pendaftaran.
1. Pengisian PDSS
  • Kepala Sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS melalui laman http://pdss.snmptn.ac.id.
  • Kepala Sekolah mendapatkan password setiap siswa yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi.
  • Siswa melakukan verikasi data rekam jejak prestasi akademik yang diisikan oleh Kepala Sekolah dengan menggunakan NISN dan password yang diberikan oleh Kepala Sekolah.
  • Bagi siswa yang tidak melaksanakan verifikasi maka data rekam jejak prestasi akademik yang diisikan oleh Kepala Sekolah dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi berakhir.
2. Pendaftaran
  • Siswa Pelamar, menggunakan NISN dan password, yang diberikan oleh Kepala Sekolah pada waktu verifikasi data di PDSS, login ke laman SNMPTN http://snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.
  • Siswa Pelamar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan.
  • Kepala Sekolah harus memberi rekomendasi kepada siswa yang sudah mendaftar SNMPTN.
  • Pelamar program studi keolahragaan dan seni harus mengunggah portofolio atau dokumen bukti keterampilan yang diisi oleh Kepala Sekolah dan/atau siswa menggunakan pedoman yang dapat diunduh pada laman http://snmptn.ac.id.
  • Siswa pelamar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.
 F. Jadwal SNMPTN
Jadwal pelaksanaan SNMPTN adalah sebagai berikut:
  • Pengisian PDSS : 17 Desember 2012 – 8 Februari 2013 dan selanjutnya diisikan secara berkala setiap akhir semester.
  • Pendaftaran : 1 Februari – 8 Maret 2013
  • Proses Seleksi : 9 Maret – 27 Mei 2013
  • Pengumuman Hasil Seleksi : 28 Mei 2013
  • Pendaftaran Ulang yang Lulus Seleksi : 11-12 Juni 2013
 G. Program Studi dan Jumlah Pilihan
  1. Setiap siswa pelamar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) PTN yang diminati. Apabila memilih satu PTN, maka PTN yang dipilih dapat berada di provinsi mana pun. Apabila memilih lebih dari satu PTN, maka salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA asalnya, atau dari provinsi terdekat bila belum terdapat PTN pada provinsi asalnya.
  2. Siswa pelamar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) program studi yang diminati pada  masing masing PTN.
  3. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan.
  4. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2013 dapat dilihat pada laman http://snmptn.ac.id selama periode pendaftaran.

H. Biaya Pendaftaran
Biaya pendaftaran SNMPTN tahun 2013 ditanggung oleh Pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut
biaya pendaftaran..

I. Laman Resmi dan Alamat Panitia Pelaksana
  1. Informasi resmi mengenai SNMPTN dapat diakses melalui laman http://www.snmptn.ac.id.
  2. Informasi resmi lainnya juga dapat diperoleh melalui http://halo.snmptn.ac.id, dan call center 08041450450.
  3. Informasi juga dapat diperoleh dari humas Perguruan Tinggi Negeri terdekat.
  4. Alamat Panitia SNMPTN 2013: Direktorat Pendidikan, Gedung Rektorat ITB lantai 4, Jl.Tamansari No.64 Bandung 40116. Telp/Fax. (022) 2530689.
 J. Lain-lain
  1. Siswa yang akan melanjutkan studi di PTN tetapi terkendala dengan biaya dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan melalui program beasiswa Bidikmisi yang informasinya dapat diakses di laman http://bidikmisi.dikti.go.id.
  2. Segala perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SNMPTN Tahun 2013 akan diinformasikan melalui laman http://snmptn.ac.id.

Dari Pengumuman mengenai tata cara tahapan SNMPTN 2013 yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksanan SNMPTN 2013 tersebut maka diharapkan para peserta yang akan mendaftar (lulusan 2011-2012 masih bisa ikut) untuk segera memperiapkan diri mulai dari sekarang supaya dapat lulus SNMPTN 2013 nanti.

Jika anda berkenan silakan klik tombol Like Facebook atau tweet atau G+1 supaya teman-teman anda juga bisa membaca berbagai informasi dari blog ini Terimakasih.

Batas Usia Pensiun PNS sesuai peraturan yang berlaku saat ini

Posted: 17 Dec 2012 06:43 AM PST

Batas Usia Pensiun PNS - Batas usia pensiun PNS yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku saat ini bisa anda lihat di tabel dibawah ini, Batas usia pensiun PNS tersebut untuk masing-masing PNS berbeda tergantung jenis Jabatan yang diemban oleh PNS tersebut yang disesuaikan dengan peraturan yang mengaturnya. Saat ini RUU ASN masih belum selesai dan masih dalam pembahasan sehingga peraturan yang mengatu batas usia pensiun PNS masih mengacu pada peraturan yang lalu yang masih diberlakukan hingga saat ini. Secara lengkap daftar batas usia pensiun PNS sebagai berikut :


DAFTAR  BATAS  USIA  PENSIUN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL
No.   NAMA  JABATAN BATAS  USIAPENSIUN DASAR  HUKUM KETERANGAN
1. DOSEN 65  Tahun UU no.14 Tahun 2005 Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
2. GURU BESAR 70  Tahun UU no.12 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2012
3. GURU BESAR EMERITUS 75  Tahun Permendiknas  09 Tahun 2008 Berlaku sejak tanggal  03 April 2008
4 GURU 60  Tahun UU no.14 Tahun 2005 Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
5 Wakil Menteri 62 Tahun PP no. 44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
6. Auditor dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama, 60  Tahun Perpers no.41 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
7. Arsiparis dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama 60  Tahun Perpres no.42 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
8. Pemeriksa dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama 60  Tahun Perpres no.52 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 02 Mei 2012
9. ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, 62  Tahun UU no.3 Tahun 2006 Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
10 ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; 65  Tahun UU no.3 Tahun 2006 Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
11 Jaksa 62 Tahun UU no.16 Tahun 2004 Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2004
12 Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan 60  Tahun Perpres no.55 tahun 2010 Berlaku sejak tanggal  27 Agustus 2010
13 Penilik 60  Tahun Perpres no.63 tahun 2010 Berlaku sejak tanggal  20 OKtober 2010
14 Sandiman jenjang Madya 60  Tahun Perpres no.16 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 22 April 2009
15 Perencana jenjang Madya dan jenjang Utama 60  Tahun Perpres no.17 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 28 April 2009
16 Dokter Pendidik Klinis jenjang Pertama dan Jenjang Muda 60  Tahun Perpres no.24 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 08 Juni 2009
17 Dokter Pendidik Klinis jenjang Madya dan jenjang Utama 65  Tahun Perpres no.24 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 08 Juni 2009
18 Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian 65  Tahun PP no.44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
19 Eselon I dalam jabatan Sruktural 60  Tahun PP no.44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
20 Eselon II dalam jabatan Sruktural 60  Tahun PP no.44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
21 Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri 60  Tahun PP no.44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
22 Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; 60  Tahun PP no.44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
23 Eselon I dalam Jabatan Tertentu yang Sangat dibutuhkan Organisasinya 62  Tahun PP no.44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
24 Hakim pada Mahkamah Pelayaran 58  Tahun PP no.44 Tahun 2011 Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
25 Penyelidik Bumi Utama dan Penyelidik Bumi Madya 60  Tahun Perpres no.06 tahun 2007 Berlaku sejak tanggal 31 Januari 2007
26 Agen Madya, Agen Madya Tingkat I, Agen Madya Tingkat II dan Agen Utama Madya 60  Tahun Keppres no.10 tahun 1996 Berlaku sejak tanggal 07 Februari 1996
27 Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Pemerikas Bea dan Cukai Utama Pratama, Pemeriksa Bea dan Cukai Utama Muda 60  Tahun Keppres no.30 tahun 1995 Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
28 Pamong Belajar Pratama, Pamong Belajar Muda, Pamong Belajar Madya, Pamong Belajar Utama Pratama, Pamong Belajar Utama Muda 60  Tahun Keppres no.49 tahun 1995 Berlaku sejak tanggal 12 Juli 1995
29 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri 60 Tahun UU no.2 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 3 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
30 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi 63  Tahun UU no.2 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 2 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
31 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung 65  Tahun UU no.14 Tahun 1985 Berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985Tidak berlaku lagi angka 1 huruf b, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 tahun 1979
32 Kepala Kelurahan 60  Tahun UU no.05 Tahun 1979 SE Ka BKN No. 02/SE/1987 Berlaku sejak tanggal 01 Desember 1979
33 Widyaiswara Utama, Widyaiswara Utama Madya 65  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
34 Widyaiswara Utama Muda; Widyaiswara Utama Pratama; Widyaiswara Madya; Widyaiswara Muda;  Widyaiswara Pratama; Penyuluh Pertanian Utama Muda;  Penyuluh Pertanian Utama Pratama; Penyuluh Pertanian Madya; Penyuluh Pertanian Muda; Penyuluh Pertanian Pratama. 60  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
35 Ajun Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Madya, AJun Widyaiswara Muda, AsistenWidyaiswara, Asisten Widyaiswara Madya, dan Asisten Widyaiswara Muda 56  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
36 Ajun Penyuluh Pertanian, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian, Asisten Penyuluh Pertanian Madya, dan Asisten Penyuluh Pertanian Muda 56  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
37 Ahli Perekayasa Madya, Ahli Perekayasa Utama, Ahli Perekayasa Muda 65  Tahun Keppres no.39 Tahun 1996 Berlaku sejak tanggal 24 Mei 1996
38 Perekayasa Muda; Perekayasa Madya 60  Tahun Keppres no.39 Tahun 1996 Berlaku sejak tanggal 24 Mei 1996
39 Pustakawan Utama, 65  Tahun Keppres no. 102 Tahun 2003 Berlaku sejak tanggal  17 Desember 2003
40 Pustakawan Madya; Pustakawan Muda;  Pustakawan Penyelia 60  Tahun Keppres no. 102 Tahun 2003 Berlaku sejak tanggal  17 Desember 2003
41 Jaksa Agung 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
42 Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
43 Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
44 Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
45 Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk di 40-42 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
46 Eselon II dalam jabatan struktural 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
47 Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
48 Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian 65  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
49 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Pratama; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Muda 60  Tahun Keppres no.29 tahun 1995 Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
50 Teknisi Pemeriksa Pajak Muda, dan Teknisi Pemeriksa Pajak Madya;Ahli Pemeriksa Pajak Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Madya, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Pratama, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Madya, dan Ahli Pemeriksa Pajak Utama 60  Tahun Keppres no.28 tahun 1995 Berlaku sejak 19 Mei 1995
51 PNS pada umumnya 56  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979

batas usia pensiun PNS
Ketika nanti RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) telah disyahkan maka kemungkinan batas usia pensiun PNS pun akan disesuaikan dengan aturan baru yang nanti akan diberlakukan.

Jika anda berkenan silakan klik tombol Like Facebook atau tweet atau G+1 supaya teman-teman anda juga bisa membaca berbagai informasi dari blog ini Terimakasih.

Peraturan Syarat Poligami PNS

Posted: 16 Dec 2012 09:58 PM PST

Peraturan Syarat Poligami PNS - Poligami menjadi hal yang sangat menjadi perhatian, sehingga bagi PNS yang ingin berpoligami pun tidak semudah yang dia bayangkan, PNS hanya mempunyai 1 tunjnagn istri dan negara hanya mengakui PNS beristri satu, jika ada PNS yang beristri lebih dari satu maka istri kedua ketiga dan seterusnya tidak akan mendapat tunjangn istri, tunjangan ASKES, Kartu Istri (KARIS) sebagaimana yang didapatkan istri pertama. PNS yang ingin berpoligami harus memenuhi persyaratan - persyaratan yang tidak mudah. PNS boleh berpoligami mempunyai isteri lebih dari satu jka mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur dalam PP no. 10/1983 jo PP no. 45/1990. Hal ini memang didesain sedemikian rupa supaya seorang PNS tidak berpoligami. Misalnya adanya Syarat-syarat administrasi yang menyulitkan, seperti harus ada izin pejabat, surat keterangan penghasilan, ijin istri pertama, dan sebagainya

PNS poligami
Apalagi bagi seorang PNS wanita, tidak boleh menjadi istri kedua ketiga dan seterusnya apabila melanggar makaakan diatuhi sanksi sesuai dengan PP no. 45 tahun 1990 pasal 15. Hal ini memang telah diatur dalam peraturan Disiplin PNS PP No 53 Th 2010 yang telah kita sampaikan pada postingan jatger.net beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana disampaikan dalam PP tersebut bahwa seorang PNS yang akan berpoligami harus memenuhi persyaratan sebagai mana yang tercantum dalam PP 45 tahun 1990 berikut ini:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 
a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:
a. Di antara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:
"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ".
b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima perniintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat pemintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden."

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12
Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14
"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah".

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15
(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peratuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17
(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3424 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Di samping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri.

Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama.yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 3
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.
Ayat (2)
Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
Ayat (3)
Cukup jelas

2. Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

3. Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

4. Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

5. Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

6. Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

7. Pasal 12
Cukup jelas

8. Pasal 14
Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolaholah merupakan suatu rumah tangga.

9. Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

10. Pasal 16
Cukup jelas

11. Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

Jadi sudah jelas, dalam Peraturan Syarat Poligami PNS bahwa untuk PNS yang ingin berpoligami tidak semudah yang dibayangkan, banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan jika PNS tersebut tetap melanggar PPNo 45 tahun 1990 tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai Pasal 15, yang menyebutkan :
(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristeri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."
 

Nah,, wahai PNS masih mau berpoligami?? Jika anda berkenan silakan klik tombol Like Facebook atau tweet atau G+1 supaya teman-teman anda juga bisa membaca berbagai informasi dari blog ini Terimakasih.

Kumpulan produk peraturan Mengenai Perguruan Tinggi

Posted: 16 Dec 2012 09:04 PM PST

Peraturan mengenai Perguruan Tinggi - Kumpulan Peraturan yang mengatur mengenai kegiatan belajar mengajar, para pendidiknya dan berbagai perlengkapan pendukung Perguruan tinggi di Indonesia cukup banyak, Dari yang paling utama yaitu UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah(PP), Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Keputusan Dirjen Dikti, SE Dirjen Dikti, Keputusan Kepala(Kepka), Peraturan Kepala(Perka), SE Ka BKN, BPK, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut diterbitkan untuk kelancaran proses pendidikan dan para pelaku di bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Berikut adalah kumpulan produk peraturan mengenai Pendidikan Tinggi antara lain :

peraturan perguruan tinggi
Yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan telah diubah beberapa kali seperti menjadi :
UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli)
UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Produk Undang-Undang mengenai Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi :

1. RUU Tentang Aparatur Sipil Negara atau di sini
2. Nomor 19 Tahun 2012 :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
3. Nomor18 Tahun 2012: Pangan
4. Nomor17 Tahun 2012: Perkoperasian
5. Nomor12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
6. Nomor 04 Tahun 2012: Perubahan atas UU no. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012
7. Nomor 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya (situs asli)
8. Nomor 16 Tahun 2011: Bantuan Hukum
9. Nomor 15 Tahun 2011: Penyelenggara Pemilihan Umum
10. Nomor 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11. Nomor 11 Tahun 2011: Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
12. Nomor 07 Tahun 2011: Mata Uang
13. Nomor 06 tahun 2011: Keimigrasian
14. Nomor 05 Tahun 2011: Akuntan Publik
15. Nomor 11 Tahun 2010: Cagar Budaya
16. Nomor 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (situs asli)
17. Nomor 09 Tahun 2010: Keprotokolan (penjelasan)
18. Nomor 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (situs asli)
19. Nomor 43 tahun 2009: Kearsipan
20. Nomor 36 tahun 2009: Kesehatan
21. Nomor 35 tahun 2009: Narkotika
22. Nomor 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
23. Nomor 24 tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan
24. Nomor20 tahun 2009: Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
25. Nomor 16 Tahun 2009: Perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 1983
26. Nomor 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (situs asli),
Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.
27. Nomor 44 tahun 2008: Anti Pornografi
28. Nomor 42 tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
29. Nomor 40 tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
30. Nomor 39 tahun 2008: Kementerian Negara
31. Nomor 36 Tahun 2008: Perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
7 Tahun 1991 perubahan ketiga, 10 tahun 1994 perubahan kedua, 17 Tahun 2000 perubahan pertama.
32. Nomor 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
33. Nomor 12 tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama
34. Nomor 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
35. Nomor 43 Tahun 2007: Perpustakaan
36. Nomor 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
37. Nomor 12 tahun 2006: Kewarganegaraan RI dan Penjelasan
38. Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (situs asli)
39. Nomor 33 Tahun 2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
40. Nomor 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah (Penjelasannya)
41. Nomor 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran dan penjelasan
42. Nomor 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (situs asli)
43. Nomor 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
44. Nomor 10 Tahun 2004: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan, dan Sistematik Teknis Penyusunan
45. Nomor 01 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
46. Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
47. Nomor 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (situs asli)
48. Nomor 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
49. Nomor 19 Tahun 2002: Hak Cipta
50. Nomor 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
51. Nomor 16 Tahun 2001: Yayasan (situs asli)
52. Nomor 15 Tahun 2001: Merek
53. Nomor 14 Tahun 2001: Paten
54. Nomor 31 Tahun 2000: Desain Industri
55. Nomor 30 tahun 2000: Rahasia Dagang
56. Nomor 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional
57. Nomor 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
58. Nomor 39 tahun 1999: Hak Azasi Manusia
59. Nomor 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (situs asli)
60. Nomor 08 Tahun 1999: Perlindungan Konsumen
61. Nomor 09 Tahun 1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
62. Nomor 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak
63. Nomor 08 tahun 1997 : Dokumen Perusahaan
64. Nomor 09 Tahun 1994: Perubahan UU 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
65. Nomor 11 Tahun 1992: Dana Pensiun
66. Nomor 09 Tahun 1990: Kepariwisataan
67. Nomor 08 Tahun 1990: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
68. Nomor 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
69. Nomor 05 Tahun 1984: Perindustrian
70. Nomor 06 Tahun 1983: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah dengan UU no.09 Tahun 1994, 16 Tahun 2000 , 28 tahun 2007 dan Lampiran, Perpu no. 5 Tahun 2008
71. Nomor 07 Tahun 1983: Pajak Penghasilan, diubah dengan UU no. 7 Tahun 1991, 10 Tahun 1994, 17 Tahun 2000 dan 36 Tahun 2008
72. Nomor 08 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, diubah dengan UU no. 11 Tahun 1994, 18 Tahun 2000 dan 42 Tahun 2009
73. Nomor 01 Tahun 1974: Perkawinan
74. Nomor 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian
75. Nomor 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (situs asli)
76. Nomor 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
77. Nomor 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar "Akuntan" ("Accountant")

Produk hukum yang berupa Peraturan Pemerintah

1. Nomor 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
2. Nomor 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Nomor 82 Tahun 2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Nomor 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Nomor 57 Tahun 2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
6. Nomor 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
7. Nomor 28 Tahun 2012: Pelaksana Undang-Undang no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
8. Nomor 18 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dan Lampirannya
9. Nomor 15 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan Lampiran
10. Nomor 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
11. Nomor 44 Tahun 2011: Perubahan Ketiga PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008
12. Nomor 36 Tahun 2011: Jabatan yang tidak boleh dirangkap Hakim Agung dan Hakim
13. Nomor 25 Tahun 2011: Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika atau di sini
14. Nomor 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)
15. Nomor 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (situs asli)
16. Nomor 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (situs asli)
17. Nomor 10 Tahun 2011: Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah
18. Nomor 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (situs asli)
19. Nomor 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (situs asli)
20. Nomor 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP no. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perubahan pertama: PP no. 4 Tahun 2010
21. Nomor 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (situs asli)
22. Nomor 71 tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan
23. Nomor 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (situs asli: PP dan Penjelasannya)
24. Nomor 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
25. Nomor 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (situs asli)
26. Nomor 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
Perka BKN no. 21 Tahun 2010: KetentuanPelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
27. Nomor 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
28. Nomor 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
29. Nomor 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs asli)
30. Nomor 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya
31. Nomor 14 Tahun 2010: Pendidikan Kedinasan
32. Nomor 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
33. Nomor 48 tahun 2009: Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
34. Nomor 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (situs asli)
35. Nomor 38 Tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (situs asli).
36. Nomor 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
37. Nomor 29 tahun 2009 : Tacara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terhutang
38. Nomor 74 Tahun 2008: Guru
39. Nomor 65 Tahun 2008: Perubahan Kedua PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994
40. Nomor 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (situs asli)
41. Nomor 60 Tahun 2008: Sistem Pengedalian Intern Pemerintah
42. Nomor 47 Tahun 2008: Wajib Belajar
43. Nomor 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
44. Nomor 38 Tahun 2008: Perubahan atas PP no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
45. Nomor 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
46. Nomor 43 Tahun 2007: Perubahan Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
47. Nomor 39 Tahun 2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah
48. Nomor 35 Tahun 2007: Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi
49. Nomor 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
50. Nomor 39 Tahun 2006: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
51. Nomor 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – situs asli.
52. Nomor 8 Tahun 2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
53. Nomor 6 tahun 2006 : Pengelolaan barang milik negara/daerah
54. Nomor 65 Tahun 2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
55. Nomor 48 tahun 2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
56. Nomor 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
57. Nomor 31 Tahun 2005 : Perubahan PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
58. Nomor 24 Tahun 2005: Standar Akuntansi Pemerintah (diganti dengan PP 71/2010)
59. Nomor 23 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
60. Nomor 22 Tahun 2005: Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
61. Nomor 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
62. Nomor 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
63. Nomor 01 Tahun 2005: Pelaksanaan UU no.31Tahun 2000 tentang Desain Industri
64. Nomor 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik
65. Nomor 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
66. Nomor 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
67. Nomor 21 Tahun 2004: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L
68. Nomor 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
69. Nomor 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS
70. Nomor 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
71. Nomor 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
72. Nomor 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
73. Nomor 102 tahun 2000: Standarisasi Nasional
74. Nomor 101 tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
75. Nomor 100 tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
76. Nomor 99 Tahun 2000 : Kenaikan pangkat PNS
77. Nomor 98 Tahun 2000: Pengadaan PNS
78. Nomor 96 Tahun 2000: Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
79. Nomor 97 tahun 2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil
80. Nomor 39 tahun 2000: Perubahan atas PP no. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (telah dicabut oleh PP no.17 tahun 2010)
81. Nomor 30 tahun 2000: Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
82. Nomor 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli), Perubahan Pertama: PP no. 59 tahun 2010
83. Nomor 28 tahun 2000: Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Perubahan Pertama: PP no. 4 Tahun 2010, Perubahan kedua: PP no. 92 tahun 2010
84. Nomor 87 Tahun 1999: Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
85. Nomor 73 Tahun 1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
86. Nomor 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
87. Nomor 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
88. Nomor 05 tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
89. Nomor 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
90. Nomor 22 Tahun 1997: Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lampiran IIA item 14 tentang Pendidikan)
91. Nomor 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )
92. Nomor 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
93. Nomor 01 Tahun 1994: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
94. Nomor 24 Tahun 1993: Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
95. Nomor 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
96. Nomor 11 Tahun 1993: Bentuk dan Isi Surat Paten
97. Nomor 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
98. Nomor 34 Tahun 1991: Tata Cara Permintaan Paten dan Penjelasan
99. Nomor 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
100. Nomor 62 tahun 1990: Ketentuan Protokol tentang Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
101. Nomor 45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
102. Nomor 03 Tahun 1990: Perubahan PP 16-1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 38-1982
103. Nomor 08 Tahun 1989: Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
104. Nomor 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan, penjelasan, atau sini (pdf)
105. Nomor 05 tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
106. Nomor 22 tahun1984: Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
107. Nomor 36 tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984
108. Nomor 10 Tahun 1983: Izin perkawinan dan perceraian PNS
109. Nomor 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
110. Nomor 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
111. Nomor 04 Tahun 1982: Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun
112. Nomor 12 Tahun 1981: Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
113. Nomor 30 Tahun 1980: Peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010)
114. Nomor 34 Tahun 1979: Penyusutan Arsip
115. Nomor 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (situs asli)
116. Nomor 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (situs asli)
117. Nomor 07 Tahun 1977: Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2) atau di sini
118. Nomor 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil
119. Nomor 09 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (situs asli)
120. Nomor 06 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta
121. Nomor 04 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (situs asli)
122. Nomor 38 Tahun 1964: Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
123. Nomor 51 Tahun 1963: Cadangan Nasional
124. Nomor 201 Tahun 1961: Peraturan Penyesuaian Pangkat dan Gaji dari PGPN 1955 ke PGPN 1961
125. Nomor 43 tahun 1958: Penggunaan Lambang Negera
126. Nomor 40 Tahun 1958: Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

Produk hukum yang berupa Peraturan Pemerinah tentang Penetapan 7 Universitas sebagai BHMN :

1. PP no. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara
2. PP no. 153 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajahmada sebagai Badan Hukum Milik Negara
3. PP no. 154 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara
4. PP no. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara
5. PP no. 56 tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara
6. PP no. 06 tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan 7. Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. PP no. 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Produk hukum yang berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. Nomor 105 tahun 2004: Pengelolaan Arsip Statis
2. Nomor 87 tahun 2004: Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, Perubahan pertama Perpres no. 01 Tahun 2009
3. Nomor 72 Tahun 2004, Lampiran, Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002, Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Nomor 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut dengan PP no. 54 Tahun 2010 terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (situs asli)
5. Nomor 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen
6. Nomor 67 Tahun 2000: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
7. Nomor 110 Tahun 1999: Dewan Buku Nasional
8. Nomor 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
9. Nomor 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
10. Nomor 20 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
11. Nomor 19 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
12. Nomor 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
13. Nomor 14 Tahun 1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
14. Nomor 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri (situs asli)
15. Nomor 56 tahun 1974: Besarnya Iuran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
16. Nomor 26 tahun 1974: Arsip Nasional Indonesia
17. Nomor 49 tahun 1970: Penyerahan duplikat bendera merah putih ke setiap daerah tingkat II

Produk hukum yang berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Nomor 101 s/d 120 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja PNS di 20 Kementerian/Lembaga Negara
2. Nomor 100 tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya
3. Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
4. Nomor 70 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012
5. Nomor 60 tahun 2012: Wakil Menteri
6. Nomor 54 Tahun 2012: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
7. Nomor 52 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
8. Nomor 44 tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
9. Nomor 43 tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
10. Nomor 42 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
11. Nomor 41 tahun 2012: Perpangjangan Batas Usia Pensin bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
12. Nomor 39 tahun 2012: Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
13. Nomor 33 tahun 2012: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
14. Nomor 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
15. Nomor 92 tahun 2011: Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
16. Nomor 77 Tahun 2011: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
17. Nomor35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
18. Nomor 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (situs asli)
19. Nomor 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa (situs asli)
20. Nomor 32 Tahun 2010: Komite Inovasi Nasional (situs asli)
21. Nomor 25 Tahun 2010: Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (situs asli)
22. Nomor 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (situs asli) (Perpres ini telah membubarkan Direktorat PMPTK)
23. Nomor 47 Tahun 2009: Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
24. Nomor 01 Tahun 2009: Perubahan atas Keppres no. 87 tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan
25. Nomor 70 Tahun 2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
26. Nomor 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan(Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
27. Nomor 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Telah Dicabut Terhitung 01 Januari 2011 dengan Perpres no. 54 Tahun 2010)
28. Nomor 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
29. Nomor 65 Tahun 2007: Tunjangan Fungsional Dosen
30. Nomor 54 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis
31. Nomor 47 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
32. Nomor 46 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
33. Nomor 44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
34. Nomor 30 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
35. Nomor 26 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006)
36. Nomor 59 Tahun 2006: Tunjangan Dosen (sudah dicabut oleh Perpres no. 65 tahun 2007)
37. Nomor 58 Tahun 2006: Tunjangan Tenaga Kependidikan (sudah dicabut oleh Perpres no. 108 tahun 2007)
38. Nomor 12 Tahun 2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
39. Nomor 68 Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
40. Nomor 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (situs asli)

Produk hukum yang berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia

1. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan

Produk hukum yang berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. Nomor 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017
2. Nomor 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
3. Nomor 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02).
4. Nomor 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (situs asli)
5. Nomor 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
6. Nomor 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
7. Nomor 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
8. Nomor 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
9. Nomor 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
10. Nomor 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
11. Nomor 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
12. Nomor 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
13. Nomor 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
14. Nomor 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
15. Nomor 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
16. Nomor 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
17. Nomor 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi
18. Nomor 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
19. Nomor 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (situs asli) (telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun 2012)
20. Nomor 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli)
21. Nomor 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
22. Nomor 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
23. Nomor 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
24. Nomor 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
25. Nomor 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
26. Nomor 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
27. Nomor 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
28. Nomor 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
29. Nomor 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (situs asli)
30. Nomor 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
31. Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III
32. Nomor 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
33. Nomor 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
34. Nomor 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Produk hukum yang berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. Nomor 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
2. Nomor 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
3. Nomor 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya
4. Nomor 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
5. Nomor 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Nomor 65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan
7. Nomor 63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
8. Nomor 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Nomor 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
10. Nomor 58 tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
11. Nomor 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
12. Nomor 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
13. Nomor 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
14. Nomor 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
15. Nomor 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
16. Nomor 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
17. Nomor 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
18. Nomor 31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Lampirannya
19. Nomor 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001)
20. Nomor 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
21. Nomor 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
22. Nomor 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23. Nomor 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
24. Nomor 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
25. Nomor 07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
26. Nomor 05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
27. Nomor 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
28. Nomor 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
29. Nomor 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
30. Nomor 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
31. Nomor 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009)
32. Nomor 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
33. Nomor 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
34. Nomor 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
35. Nomor 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
36. Nomor 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (situs asli)
37. Nomor 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (situs asli)
38. Nomor 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
39. Nomor 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
40. Nomor 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
41. Nomor 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
42. Nomor 03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
43. Nomor 1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
44. Nomor Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
45. Nomor 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
46. Nomor 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (situs asli)
47. Nomor 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (situs asli)
48. Nomor 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
49. Nomor 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran
50. Nomor 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (situs asli)
51. Nomor 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
52. Nomor 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (situs asli)
53. Nomor 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
54. Nomor 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (situs asli)
55. Nomor 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (situs asli)
56. Nomor 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
57. Nomor 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
58. Nomor 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
59. Nomor 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
60. Nomor 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
61. Nomor 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (situs asli)
62. Nomor 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
63. Nomor 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
64. Nomor 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
65. Nomor 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli). Versi scan (situs asli)
66. Nomor 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli)
67. Nomor 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
68. Nomor 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
69. Nomor 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olipiade Sain Internasional
70. Nomor 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
71. Nomor 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
72. Nomor 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)
73. Nomor 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (situs asli)
74. Nomor 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus (situs asli)
75. Nomor 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (situs asli)
76. Nomor 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
77. Nomor 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
78. Nomor 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
79. Nomor 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
80. Nomor 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (situs asli)
81. Nomor 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (situs asli)
82. Nomor 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (situs asli)
83. Nomor 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
84. Nomor 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (situs asli)
85. Nomor 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (situs asli)
86. Nomor 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
87. Nomor 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
88. Nomor 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
89. Nomor 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (situs asli)
90. Nomor 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)
91. Nomor 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (situs asli)
92. Nomor 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
93. Nomor 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
94. Nomor 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
95. Nomor 39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan
96. Nomor 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (situs asli)
97. Nomor 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
98. Nomor 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
99. Nomor 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
100. Nomor 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
101. Nomor 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
102. Nomor 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
103. Nomor 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
104. Nomor 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (situs asli)
105. Nomor 02 Tahun 2008: Buku
106. Nomor 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
107. Nomor 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
108. Nomor 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
109. Nomor 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
110. Nomor 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
111. Nomor 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (situs asli)
112. Nomor20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
113. Nomor  18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
114. Nomor 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
115. Nomor 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
116. Nomor 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
117. Nomor 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
118. Nomor 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
119. Nomor 42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
120. Nomor 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
121. Nomor 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
122. Nomor 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
123. Nomor 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
124. Nomor 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
125. Nomor 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
126. Nomor 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
127. Nomor 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
128. Nomor 17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
129. Nomor 16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
130. Nomor 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
131. Nomor 13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
132. Nomor 01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
133. Nomor 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
134. Nomor 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
135. Nomor 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Produk hukum yang berupa Keputusan Dirjen Dikti

1. Nomor 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
2. Nomor 70/D/T/2010: 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
3. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
4. Nomor 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
5. Nomor 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
6. Nomor 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
7. Nomor 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
8. Nomor 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
9. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
10. Nomor 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
11. Nomor 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
12. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
13. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
14. Nomor 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
15. Nomor 38/DIKTI/Kep/2000: Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
16. Nomor 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
17. Nomor 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

Produk hukum yang berupa Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

1. Nomor 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
2. Nomor 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
3. Nomor 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
4. Nomor 1276/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
5. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
6. Nomor 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
7. Nomor 1223/E/T/20L2: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik
8. Nomor 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
9. Nomor 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
10. Nomor 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
11. Nomor 1314/D4.3/2012: SE Direkur Diktendik: Keabsahan/Keaslian Jurnal PT
12. Nomor 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
13. Nomor 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
14. Nomor 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
15. Nomor 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
16. Nomor 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
17. Nomor 928/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya. (surat edaran dan lampirannya)
18. Nomor 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) atau sini
19. Nomor 305/E/T/2012 : Tarif Uang Kuliah (SPP)
20. Nomor 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
21. Nomor 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
22. Nomor 152/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus
23. Nomor 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
24. Nomor 64/E4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
25. Nomor 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
26. Nomor 0677/A.A5/SE/2012: Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam membuat dan menanda tangani naskah dinas )
27. Nomor 71936/A4/KP/2011 : Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
28. Nomor 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
29. Nomor 4087/E1.2/B/2011: Edaran Sekditjen tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
30. Nomor 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
31. Nomor 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
32. Nomor 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
33. Nomor 2030/E/T/2011: Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan Dokter Gigi (S1)
34. Nomor 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS
35. Nomor 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
36. Nomor 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4 dan S1
37. Nomor 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
38. Nomor 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
39. Nomor 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
40. Nomor 1247/E/T/2011: Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
41. Nomor 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
42. Nomor 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
43. Nomor 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
44. Nomor 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru
45. Nomor 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
46. Nomor 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
47. Nomor 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi
48. Nomor 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
49. Nomor 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
50. Nomor 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
51. Nomor 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
52. Nomor 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
53. Nomor 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
54. Nomor 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
55. Nomor 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
56. Nomor 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana)
57.Nomor 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
58. Nomor 4159/A4.3/KP/2010 : Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
59. Nomor 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
60. Nomor 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
61. Nomor 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
62. Nomor 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
63. Nomor 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
64. Nomor 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
65. Nomor 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap (situs asli)
66. Nomor 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
67. Nomor 170/D/T/2010 : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
68. Nomor 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
69. Nomor 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
70. Nomor 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
71. Nomor 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
72. Nomor 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
73. Nomor 1787/D/T/2009: Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
74. Nomor 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
75. Nomor 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
76. Nomor 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
77. Nomor 1317/D5.1/T/2007 : Legalisasi Foto Copy Ijazah
78. Nomor 2920/D/T/2007: Daya Tampung Mahasiswa (mirror)
79. Nomor 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
80. Nomor 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
81. Nomor SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
82. Nomor SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
83. Nomor 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis atau di sini
84. Nomor 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
85. Nomor 3120/D/T/2001: Penegasan Pemberlakuan Pelarangan Ospek
86. Nomor 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
87. Nomor 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
88. Nomor 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
89. Nomor 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
90. Nomor 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
91. Nomor 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
92. Nomor 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli)
Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
93. Nomor 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
94. Nomor 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
95. Nomor 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang)
96. Nomor 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya

Produk hukum yang berupa Permendikbud tentang Statuta PTN, Organisasi dan Tata kerja PTN yang Sudah Merujuk pada PP no. 17 Tahun 2010 jo PP no. 66 Tahun 2010

1. Permendikbud no. 71 tahun 2012: Statuta Universitas Negeri Malang
2. Permendikbud no. 70 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tadulako
3. Permendikbud no. 45 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pertahanan
4. Permendikbud no. 43 tahun 2012: Statuta Universitas Haluoleo
5. Permendikbud no. 30 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
6. Permendikbud no. 29 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Permendikbud no. 25 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Andalas
8. Permendikbud no. 12 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
9. Permendikbud no. 61 tahun 2011: Status Universitas Sam Ratulangi

Produk hukum yang berupa Kepka, Perka, Surat Edaran Kepala BKN

1. Surat Kepala BKN no. K26-30/V.201-1/99 : Pencabutan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perka BKN no. 9 Tahun 2012: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan), Permenpan & RB Nomor 197 Tahun 2012
3. Perka BKN no. 20 Tahun 2011: Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS
4. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Perka BKN no. 7 Tahun 2008 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
6. Perka BKN no. 43 tahun 2007: Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
7. Perka BKN no.39 tahun 2007: Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
8. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
9. Kepka BKN no. 67 tahun 2006 : Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
10. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
11. Perka BKN no. 13A tahun 2006: Petunjuk Penetapan NIP CPNS
12. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
13. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
14. Kepka BKN no. 13 Tahun 2002: Juknis PP no. 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
15. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
16. Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A) atau unduh di sini
17. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
18. SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
19. SE Kepala BKN no. 04 tahun 1980: Pemberhentian PNS
20. SE Kepala BKN no.02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS , disertai contoh-contoh kasus
21. SE Kepala BAKN no. 01/SE/1977: Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
22. Pedoman CPNS/PNS
23. Peninjauan Masa Kerja
24. Prosedur Peninjauan Masa Kerja
25. Cara Menghitung Masa Kerja Golongan
26. Manajemen Kepegawaian Negara oleh Bapak Rusdi Laili
27. Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan
28. Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian
29. Website Resmi BKN Pusat sini dan sini
30. Daftar Batas Usia Pensiun PNS (update 09 Desember 2012)
31. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
32. Penerbitan SK CPNS dan SPMT Harus Berdasarkan Aturan

Produk hukum yang berupa Kementerian Keuangan

1. Permenkeu No. 166/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas PMK no. 215/PMK.3/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
2. Permenkeu No. 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasi Anggaran Transfer ke Daerah
3. Permenkeu No. 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
4. Permenkeu No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tak Kena Pajak
5. Pengumuman No.13/PJ.09/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
6. Permenkeu No. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
7. Permenkeu No. 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Permenkeu No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
8. Permenkeu No. 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
9. Permenkeu No. 125/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkeu No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
10. PerMenkeu No. 113/PMK.05/2012 : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
11. PerMenkeu No. 95/PMK.02/2012: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2013 dan lampiran
12. PerMenkeu No. 49/PMK.02/2012: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
13. PerMenkeu No. 37/PMK.02/2012: Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2013 dan Lampirannya
14. PerMenkeu No.36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2012
15. PerMenkeu No. 33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
16. PerMenkeu No. 31/PMK.05/2012: Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara
17. PerDirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang
18. PerMenkeu No.120/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2012
19. PerMenkeu No. 84/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBU)Tahun Anggaran 2012
20. Permenkeu no. 154/PMK.03/2009 tentang Beasiswa yang dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan, mengubah 246/PMK.03/2008
21. Permenkeu no. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
22. Permenkeu no. 171/PMK.05/2007: Mencabut Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005
23. PerMenkeu no. 119/PMK.05/2007 : Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
24. PerMenkeu no. 109/PMK.05/2007: Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
25. PerMenkeu no. 73/PMK.05/2007: Perubahan atas PerMenkeu no. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
26. PerMenkeu no. 22/PMK.05/2007: Pemberian Uang Makan bagi PNS
27. PerDirjen Perbendaharaan no. PER-13/PB/2007: Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS
28. PerMenkeu no. 08/PMK.02/2006: Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
29. Permenkeu no. 134/PMK.06/2005: Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;Mencabut 606/PMK.06/2004, Mengubah 531/KMK.03/2001
30. KepMenkeu no.478/KMK.06/2002 : Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Diubah dengan 500/KMK.06/2004
31. KepMenkeu no. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
32. Permenkeu No. S-465/MK.03/2000 tentang Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
33. KepmenKeu no.235/KMK.05/1996: Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negera dan barang yang menjadi milik Negara
34. Permenkeu no. 01/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi
35. KepMenkeu no. 332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya

Produk hukum yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Permendagri no. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Produk hukum yang diterbitkan Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi yang Berstatus Badan Hukum
2. Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Nasionl
3. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Pengelolaan dan Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga
5. Bendahara dan Kewajibannya Memungut Pajak
6. Anggaran Belanja Negara dalam APBN
7. Hibah Barang Milik Negara/Daerah
8. Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan
9. Rumah Negara
10. Gratifikasi
11. Money Laundring
12. Azas Dekonsentrasi dan Azas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Negara
13. Seputar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
14. Rekening Dana Investzsi (RDI)
15. Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-obatan
16. Perbedaan Gadai dan Fidusia
17. Pencermaran Nama Baik dan Rehabilitasi Nama Baik
18. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
19. Jaminan Kesehatan Masyarakat
20. Penggunaan Surat Kuasa
21. Appraisal
22. Arbitrase
23. Kekososoang Hukum

Dari berbagai peraturan prodk hukum yang mengatur Perguruan Tinggi atau Pendidikan Tinggi tersebut dapat digolongkan berdasarkan tema materi yang ada dalam peraturan tersebut, yaitu :

1. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Barang Milik Negara
2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Badan Layanan Umum
3. Produk Hukum Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4. Produk Hukum tentang Kearsipan, Penyusutan dan Jadwal Retensi Arsip
5. Produk Hukum, Update Materi dan Pelatihan Terkait PDPT
6. Produk Hukum Berkaitan dengan Konstruksi, Bangunan dan Jalan
7. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/Kedokteran
8. Produk Hukum Berkatan dengan Guru
9. Kumpulan Informasi Penting untuk Dosen
10. Beban Kerja Dosen
11. Sistem Nasional Penelitian
12. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar
13. Penggantian Ijazah Hilang
14. Kurikulum PT
15. KKNI
16. Pedoman CPNS/PNS
17. Alih Profesi dan Mutasi PNS
18. Disiplin PNS
19. Perkawinan PNS

Produk hukum yang berupa Kenaikan Jabatan Akademik/Kepangkatan Dosen

1. Portal Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen : http://pak.dikti.go.id/portal/
2. Pedoman Operasional AK 2009
3. Validasi Karya Ilmiah
4. Rumpun Ilmu atau sini
5. Surat Edaran 71936/A4/KP/2011 tentang usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
6. Surat Edaran Dirjen Dikti no. 24/E/T/2012: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
7. Surat Edaran Direktur Diktendik no. 64/E4.3/2012 : Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
8. Surat Edaran Dirjen Dikti no. 2050/E/T/2011: Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
9. Surat Edaran Direktur Diktendik no. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
10. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005: Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
12. PP no.12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
13. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli). Lampiran: I IIa IIb IIc IId IIe III IV; antara lain Lampiran IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu
14. Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
15. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
16. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III
17. Chek kebenaran data PNS
18. Inpassing Pangkat Dosen Tetap Yayasan
19. Tabel Inpassing Pangkat Dosen Tetap Yayasan
20. Permendiknas no. 20 tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan PNS
21. Kriteria Penilaian Karya Ilmiah dalam Pengusulan Kenaikan Jafung dosen
22. Contoh Daftar Hasil Perhitungan Peer Reviewers

Produk hukum yang berupa Sertifikasi Dosen

1. Portal Serdos Online http://serdos.dikti.go.id/
2. Dasar Hukum :
3. 1. UU. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Penjelasannya)
2. UU no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (situs asli)
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen 62KB doc/zip
5. PP No. 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
6. Permendiknas no. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untu Dosen (situs asli)
7. Permendiknas no. 108/P/2009 tentang PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen, sudah dibatalkan oleh Kepmendikbun no.053 TAHUN 2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
8. Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
9. Permendiknas No. 20 Tahun 2008 tentang Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
4. Materi Pengisian Sistem Aplikasi Serdos Online Tahun 2011
1. Paparan Pemantapan Sistem Serdos 2012
2. Paparan Buku I Sosialisasi Serdos Tahun 2012
3. Paparan Buku II Sosialisasi Serdos Tahun 2012
4. Paparan Buku III Sosialisasi Serdos Tahun 2012
5. Cek Kemiripan DD peserta
6. Aspek Pembaharuan Sistem Online 2012
7. Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
8. Buku Panduan Sistem

Produk hukum yang berupa Peraturan di Indonesia mengenai Plagiarisma

1. UU 19 Tahun 2002: hak cipta (situs asli)
2. Permendiknas 17 tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
3. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
4. Surat Edaran Dirjen 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)

Produk hukum yang mengatur Mekanisme Pembukaan PT/Prodi dan Perubahan Bentuk PT dll

1. Prosedur Pembukaan Perguruan Tinggi Baru / Program Studi Baru
2. Mekanisme Pendirian Perguruan Tinggi Baru
3. Mekanisme Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru
4. Bagan Proses Perubahan Bentuk
5. Persyaratan Perubahan Bentuk
6. Mekanisme Pendirian Fakultas Baru dan Perubahan Nama Fakultas pada PTN
7. Mekanisme Perubahan Status PTS menjadi PTN / Penegerian PTS
8. Usulan Pindah Lokasi PT Diproses Seperti Pendirian Baru
9. Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Ditjen Dikti
10. Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan Program Double Degree
11. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
12. Surar Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru

Produk hukum yang mengatur Kurikulum Perguruan Tinggi Indonesia

1. Kepmendiknas 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
2. Kepmendiknas 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
3. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (situs 01, situs 02)
4. Panduan Hibah KBK 2013
5. Surat Dirjen Dikti 3298/D/T/99: Upaya pencegahan tindakan plagiat (situs asli)

Produk hukum yang mengatur Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing

1. UU no. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan (hal 50 tentang kerjasama Internasional, hal 90 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara asing)
2. PP no. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
3. PP 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.
4. Perpres No. 77 tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (situs asli)
5. Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
6. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (Ketentuan di web Dikti tertanggal 9 Sept 2009)
7. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
8. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (situs asli)
9. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no. 4437/E2.2/2011: Permohonan Waktu Pelayanan

Produk hukum yang mengatur mengenai Peraturan Perundangan tentang Kepegawaian

1. UU No. 43 tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, situs asli)
2. UU No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian
3. PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)

Produk hukum yang mengatur Displin PNS

1. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
2. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
3. PP no. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no. 53 Tahun 2010) (situs asli)
4. PNS dilarang memangku jabatan rangkap
* PP no. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP no. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
* PP no. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)

Produk hukum yang mengatur Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan PNS (DP3)

1. PP no. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
2. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No. 20 Tahun 2011)
3. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
4. Surat Edaran Kepala BKN no. No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (situs asli)
5. PP no. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sudah dicabut oleh PP no.46 Tahun 2011)

Produk hukum yang Mengatur Alih Profesi PNS dan Mutasi Dosen

1. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli): pasal 2 ayat 6
2. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
3. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen ( situs asli)
4. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
5. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
6. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)
7. Nomor 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud

Berbagai peraturan Produk hukum mengenai Perguruan tinggi atau Pendidikan tinggi tersebut merupakan update terbaru per Desember 2012, Semoga bermanfaat


Jika anda berkenan silakan klik tombol Like Facebook atau tweet atau G+1 supaya teman-teman anda juga bisa membaca informasi dari blog ini Terimakasih.

0 komentar:

Poskan Komentar